FORMAT
SAMPUL LAPORAN KARYA
ILMIAH MHSW FAK HUKUM :
JUDUL
KARYA
TULIS ILMIAH MAHASISWA KKN PROFESI INTEGRAL TEMATIK POSDAYA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TADULAKO
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
Diajukan
untuk memenuhi salah satu syarat
Pelaksanaan
Kuliah Kerja Nyata ( KKN ) Profesi Integral
Angkatan
ke 63 Semester Genap Tahun 2011/2012
Disusun
Oleh :
…………………………………..
Stambuk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PUSAT PENGEMBANGAN
WILAYAH DAN KULIAH
KERJA NYATA
LEMBAGA PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TADULAKO
Format
Halaman Pengesahan :
HALAMAN PENGESAHAN
J U D U L
NAMA MAHASISWA :
NO STAMBUK :
FAKULTAS :
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
Karya
Tulis Ilmiah ini telah disetujui
Setelah
dikonsultasikan pada tanggal………………2010
dan diperbaiki
Sesuai
saran-saran Dosen Pembimbing
Palu,
………………………………..2012
Dosen Pembimbing
……………………………………
NIP :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SISTIMATIKA PENULISAN
HALAMAN PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar
Belakang
1.2.
Rumusan
Masalah
1.3.
Maksud
dan Tujuan penelitian
1.4.
Manfaat penelitian
1.5.
Methode Penelitian/penulisan
BAB II GAMBARAN
UMUM LOKASI/KASUS YANG DITELITI
2.1. PROFIL LOKASI/OBJEK
PENELITIAN
2.2. studi kasus
2.3 dst
BAB III PEMBAHASAN
3.1
3.2
3.3
3.4. dst
BAB IV PENUTUP
4.1.
KESIMPULAN
4.2.
SARAN
Daftar Pustaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Catatan :
1.
Jumlah halaman : Minimal 30 halam dengan spasi 2
2.
Jenis Huruf Times New Rroman
3.
Jenis kertas : A4 : dengan margin
4 : 4 : 3 : 3
Literatur penting
1.
UU 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
2.
PP 72 Tahun 2005 tentang Desa
3.
PP 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan
4.
Permendagri No. 28 Tahun 2006
tentang Pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa
menjadi kelurahan
5.
Permendagri No. 29 Tahun 2006
tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa